ARTIKEL TENTANG MEA ( BAHASA INGGRIS BISNIS 2)

Mahasiswa Indonesia di Queensland Diskusikan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Australia Plus ABC - detikNews

Jakarta -

Setelah dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 31 Desember 2015, Persatuan Pelajar Indonesia University of Queensland (UQISA) mengadakan diskusi dalam tema Indonesia's opportunities and challenges in the ASEAN Economic Community (AEC atau MEA) pekan lalu.

Menurut Taruna Fadillah Ketua Divisi Akademik UQISA, dengan diberlakukannya MEA, maka masalah dari dugaan banyaknya perusahaan asing yang dapat beroperasi di Indonesia, serta masuknya pekerja asing untuk bekerja di Indonesia menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

"Hal-hal ini berpotensi mengancam pasar, industri serta lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu kami mengadakan diskusi dengan menampilkan para mahasiwa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Australia guna membahas hal tersebut." kata Fadillah kepada wartawan ABC Australia Plus Indonesia L. Sastra Wijaya.

Salah seorang yang berbicara adalah Raditya Kusumaningprang, staf Kementerian Luar Negeri yang sedang mengambil PhD di UQ.

"MEA merupakan salah satu dari tiga Pilar Komunitas ASEAN disamping Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Melalui Komunitas ASEAN, para Pemimpin Negara-negara Asia Tenggara berupaya menciptakan sebuah kawasan yang aman, damai, kompetitif, terintegrasi, berkeadilan sosial dan memiliki satu identitas." kata Raditya.

Dalam hal jasa keuangan, Chandra Kusuma, PhD Student UQ yang juga bekerja di Kementerian Keuangan berpendapat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan warga atau masyarakatnya dirugikan dalam MEA.

"Pemerintah secara maksimal akan terus memperhatikan perkembangan industri jasa keuangan domestik dan mengambil langkah-langkah regulasi yang tepat dalam rangka menghadapi persaingan melalui MEA ." katanya.

"Beberapa inisiatif liberalisasi jasa keuangan sebagaimana yang dimuat dalam MEA tidak serta merta Indonesia ikut di dalamnya. Pemerintah bersikap selektif dan memperhatikan kondisi industri jasa keuangan di Indonesia, seperti misalnya dalam hal pembukaan cabang bank asing di Indonesia atau liberalisasi arus portofolio melalui pasar modal." kata Chandra Kusuma.

Untuk mensukseskan MEA, pemerintah harus meningkatkan daya saing masyarakat serta membuka industri bahan baku setengah jadi. Hal ini dikatakan oleh Ari Margiono, PhD student di QUT yang juga faculty member di Binus University Business School.

"Sudah saatnya pemerintah tidak hanya mengekspor bahan mentah, misalnya minyak sawit/kelapa, kita seharusnya lebih aktif dan mengekspor beragam bahan setengah jadi, termasuk juga komponen untuk industri. Bertambahnya industri kelas menengah yang ada di Indonesia, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat." kata Ari Margiono.

Pada sesi diskusi, beberapa sektor kerjasama mendapatkan khusus perhatian dari peserta. Menanggapi pertanyaan Tarinadiyya, seorang mahasiswi UQ tingkat Master dibidang Tourism, dijelaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor dibawah kerjasama perdagangan jasa MEA.

Pada saat ini, beberapa kerjasama kongkrit yang didorong adalah peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata, promosi produk serta obyek pariwisata serta mendorong penyusunan suatu ASEAN Single Visa yang diharapkan dapat mengoptimalkan kunjungan wisatawan dari negara ketiga (di luar ASEAN) untuk dapat berkunjung ke beberapa negara ASEAN sekaligus.

Potensi besar ASEAN sebagai sentra produksi barang, juga telah dilirik dan dinikmati oleh beberapa perusahaan multinasional. Salah satu perusahaan otomotif terkemuka telah berhasil menikmatinya dengan membangun beberapa pabrik komponen suku cadang dan perakitan di negara-negara anggota ASEAN dan menjadikannya satu production system yang sinergis dan terintegrasi.

Contoh tersebut juga menunjukan kurangnya pemanfaatan berbagai fasilitas yang berikan MEA oleh perusahaan-perusahaan lokal di ASEAN.

Hal ini juga didukung oleh data statistik yang menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas perdagangan bebas diantara Negara-negara anggota ASEAN relatif lebih kecil dibandingkan dengan mitra dagang lainnya seperti Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat.

Hal ini dijuga diungkapkan oleh Gunaro Setiawan dari Griffith University dan Bryan Brama dari UQ.

Menurut mereka, semenjak 2003 sampai dengan sekarang, perdagangan intra negara ASEAN hanya sekitar 25% sedangkan ASEAN dengan China meningkat terus sepanjang tahun. Maka dari itu ASEAN harus melakukan pembenahan yang progresif supaya dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menghindari adanya intervensi berlebih atau dominasi dari negara lain.

Melalui pemberdayaan UKM, Indonesia juga semestinya dapat mendorong peningkatan nilai produk-produk pertanian yang menjadi unggulannya sehingga tidak lagi mengekspor barang mentah, namun dapat mengekspor barang olahan seperti asinan dan manisan yang dikemas secara baik dan professional.

Terkait dengan hal tersebut, Temi Miranda, peneliti LIPI, juga menyoroti peningkatan penguasaan perusahaan dan tanah oleh investor asing di sektor pertanian yang dapat menggeser peranan petani lokal. Hal itu juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

Disamping berbagai sektor industri tradisional, Indonesia juga perlu mewaspadai perkembangan aplikasi teknologi dan informasi dalam dunia usaha.

Beberapa aplikasi berbasis internet yang berkembang belakangan ini mendapatkan respons yang baik di kalangan masyarakat. Dalam mengantisipasi tren tersebut, beberapa negara tetangga telah menyiapkan technopreneur mereka dengan berbagai ilmu dan keterampilan sedari dini.

Asri Yusrina selaku moderator dan peneliti Smeru Research Institute menyimpulkan, MEA ini menjadi daya tarik negara di luar ASEAN untuk turut bermitra dengan negara-negara ASEAN. Indonesia mendapat peluang untuk berinteraksi dengan negara-negara di luar ASEAN dengan meningkatkan daya saing industrinya.

Namun, tidak kalah penting adalah mempertahankan pasar Indonesia untuk industri Indonesia dan memberikan nilai tambah produk produk Indonesia agar dapat bersaing secara global.

Comment:

Mea is an abbreviation of the community asean economic having a pattern of integrating asean economic by means of form a system of free trade or free trade between asean member countries .The asean member including indonesia had agreed to an agreement the community the asean economic .Mea was a term present in indonesia but basically mea are the same thing with aec or asean economic community .The beginning of mea originated in summit to be implemented in kuala lumpur on the 1997 where the asean leaders finally decided to do transformation asean by being an area prosperous , a volatile and highly compete for economic growth equitable and can reduce the gap and poverty socioeconomic ( asean vision 2020 ) . Later on continued in summit bali happened in october in 2003 , the asean leaders mengaluarkan statement that the asean economic or mea will be an objective of behavior.

Hence , i think indonesia not ready are facing MEA this . Especially matter english .Indonesians not fully ruled that language , but to compete in various mea this they must proficient in inggirs . To compete with ASEAN member states . And not only that the interpretation indonesians there has not ready if must compete with the foreign . Then the any sekot should be improved . Formerly only producing goods raw must now more than that . There is still much to be prepared for by indonesians to face MEA . But there are also benefit is MEA to indonesia . Examples :

1. with imposed mea and indonesia would be easier for goods and services to the remainder .

2. Is that it benefits , because of the indonesian products will be wider .

3. Increase domestic infrastructure and members of mea other .

REFERENSI:

http://news.detik.com/australiaplus/3166306/mahasiswa-indonesia-di-queensland-diskusikan-masyarakat-ekonomi-asean

http://pengertian.website/pengertian-mea-dan-ciri-ciri-masyarakat-ekonomi-asean/

ETIKA BISNIS BAB XIII

BAB XIII

MEMBERIKAN CONTOH TETANG PERILAKU BISNIS YANG MELANGGAR ETIKA

1.      Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

·         perbuatan melawan hukum,

·         penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

·         memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

·         merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

·         memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

·         penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan,

·         ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri / penyelenggara negara),dan

·         menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

2.      Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

3.      Pembajakan

Pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain.

Pembajakan umumnya di hubungkan dengan pembajakan kapal oleh bajak laut, walaupun sering terjadi pembajakan pesawat, bus dan kereta api. Selain itu ada juga pembajakan hak cipta yang berarti pemalsuan barang, merek, dan sebagainya.

4.      Diskriminasi Gener

Hakikatnya, manusia memiliki kedudukan yang setara. Laki-laki maupun perempuan. Keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Kalaupun memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, itu semua agar keduanya saling melengkapi. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak terjadi perubahan peran dan status atas keduanya, terutama dalam masyarakat. Proses tersebut lama kelamaan menjadi kebiasaan dan membudaya. Dan berdampak pada terciptanya perlakuan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin. Selanjutnya, muncul istilah gender yang mengacu pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari proses perubahan peran dan status tadi baik secara social ataupun budaya.

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan yang lain.

Gender (pengucapan bahasa Indonesia: [gènder]) dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan  jenis kelamin individu (seseorang) dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. WHO memberi batasan gender sebagai "seperangkat peran,  perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat.

"Konsep gender berbeda dari seks atau  jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang bersifat  biologis, walaupun dalam pembicaraan sehari-hari seks dan gender dapat saling dipertukarkan. Ilmu bahasa (linguistik ) juga menggunakan istilah gender (alternatif lain adalah genus) bagi  pengelompokan kata benda (nomina) dalam sejumlah bahasa. Banyak bahasa, yang terkenal dari rumpun bahasa Indo-Eropa (contohnya  bahasa Spanyol) dan Afroasiatik  (seperti  bahasa Arab), mengenal kata benda "maskulin" dan "feminin" (beberapa juga mengenal kata benda "netral").

Dalam isu LGBT, gender dikaitkan dengan orientasi seksual. Seseorang yang merasa identitas gendernya tidak sejalan dengan jenis kelaminnya dapat menyebut dirinya "intergender", seperti dalam kasus waria. 

Dalam konsep gender, yang dikenal adalah  peran gender  individu di masyarakat, sehingga orang mengenal maskulinitas dan femininitas. Sebagai ilustrasi, sesuatu yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan  bisa dianggap sebagai feminin dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminin itu tergantung dari konteks sosial-budaya bukan semata-mata pada  perbedaan jenis kelamin.

5.      Konflik Sosial

Konflik sosial adalah suatu bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Sebenarnya, konflik tidak selalu membawa dampak negatif. Sisi positif konflik sosial adalah konflik mengawali terjadinya perubahan. Pertentangan antara kelompok-kelompok sosial pada dasarnya adalah bentuk tuntutan terhadap perubahan kondisi yang tidak menguntungkan. Suatu kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil menuntut perubahan, untuk memperjuangkan perubahan itu, jalan yang ditempuh adalah dengan menentang kondisi yang ada.

6.      Masalah Polusi

Polusi adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang  mengakibatkan menurunya kualitas lingkungan dan terganggunnya kesehatan serta ketenangan hidup makhluk hiup termasuk manusia.

Terjadinya polusi atau pencemaran lingkungan ini umumnya terjadi akibat kemajuan teknologi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup. Misalnya pencemaran air, udara, dan tanah akan menyebabkan merosotnya kualitas air, udara dan tanah. Sebagai akibat akan terjadi banyak hal-hal yang merugikan dan mengancam kelestarian lingkungan .

Polutan atau unsur penyebab polusi digolongkan menjadi 2, yaitu;

1.      Bersifat Kualitatif

Polutan yang bersifat kualitatif ini memiliki unsur yang secara alamiah telah terdapat di dalam alam tetapi jumlahnya bertambah sedemikian banyaknya sehingga menggadakan pecemaran lingkungan. Hal ini bisa terjadi akiat bencana alam, perbuatan manusia dan lain-lain. Contoh polutan misalnya unsur akarbon, nitrogen, fosfor dan lain-lain.

2.      Bersifat Kuantitaitf

Polutan yang bersifat kuantitatif memiliki unsur-unsur yang terjadi akibat berlangsungnya persenyawaan yang dibuat secara sintetis seperti, pestisida, detergen dan lain-lain.

Umumnya polusi lingkungan ditunjukkan kepada faktor faktor fisik seperti polusi suara, adiasi, suhu, penerangan, dan fator-faktor kimia melalui debu, uap, gas, larutan, aan, kabut, sosioekonomi dan lutural seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, gangguan keamanan, ketidak stabilan politik, aliran-aliran yang bersifat ekstrem, mental psikologis seperti hubungan yang tidak baik antara sesama makhluk sosial dan biologis melalui berbagai penyakit menular oleh jasad renik seperti kolera, tifus, demam berdarah dan lain-lain yang derajatnya sedemikian besar sehingga merupakan gangguan bagi lingkungan.

            Masalah Polusi Di Indonesia

Di indonesia saat ini udara sudah tidak asri lagi , di karenakan banyaknya asap kendaraan bermotor dan asap yang di timbulkan dari industri besar seperti pabrik-pabrik besar yang ada di indonesia.

Karena asap yang ditimbulkan itu, dampak yang sangat besar antara lain penipisan ozon dan jika terus menerus maka sinar ultra violet akan merusak kulit.

Sebaiknya pemerintah ambil andil dalam masalah polusi di Indonesia saat ini. Karena jika di diamkan maka masyarakat tidak akan bisa lagi menghirup udara segar dan dapat juga menyebabkan sesak nafas dan kelainan paru-paru.

Hal ini pun dapat di tuntaskan apabila masyarakat peduli dan selalu mengadakan sosialisasi rutin di lingkungan disekitarnya. Dengan cara menanam 1 pohon pun masyarakat sudah menolong dan membantu mengurangi polusi di Indonesia.

Referensi :

https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan

http://psikologisosiald5.blogspot.co.id/2013/09/diskriminasi-gender.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Gender_%28sosial%29

http://www.academia.edu/7153215/Pengertian_Diskriminasi_Gender

http://www.fahdisjro.com/2012/09/konflik-sosial.html

http://www.artikellingkunganhidup.com/pengertian-polusi-unsur-penyebabnya.html

http://www.kompasiana.com/aananti/masalah-polusi-di-indonesia_552e4d416ea83422418b4567

ETIKA BISNIS BAB XI

BAB XI

PERAN SISTEM PENGATURAN, GOOD GOVERNANCE

1.      Definisi Pengaturan

Pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan.

2.      Karakteristik Good Governence

·         Partisipasi masyarakat, artinya, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

·         Aturan hukum, Tegaknya supremasi hukum, artinya, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

·         Tranparansi artinya, tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

·         Sikap responsif artinya, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

·         Berorientasi pada konsensus artinya, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan apabila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

·         Kesetaraan/kesederajatan artinya, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

·         Efektifitas dan efisiensi, artinya, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

·         Akuntabilitas, artinya para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat, bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

·         Visi strategis, artinya para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut, mereka juga harus memiliki pemahaman ataskompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

3.      Kaitannya Good Governance Dengan Etika Bisnis

·         Code of Corporate and Business Conduct

Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila  prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal  yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

·         Nilai Etika Perusahaan

Kepatuhan pada Kode Etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value). Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action).  Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan (conflict of interest).

Referensi:

http://www.artikel.abajadun.com/2012/08/pengertian-sistem-pengaturan.html

http://kevindayoh.blogspot.co.id/2013/03/9-karakteristik-pemerintahan-yang-baik.html